26 April 2022
Massa dari Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gerbrak) bersama DPC FERARI Kabupaten Batu Bara kembali menggelar unjuk rasa.
Kali ini aksi damai digelar di depan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jalan Sultan Hasanuddin Dalam No.1, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Selasa, (26/04/22).
Aksi ini merupakan aksi lanjutan yang terjadi sebelumnya pada, (07/04) di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan H Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Aksi damai yang digelar untuk mendukung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dapat segera memeriksa sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Batu Bara terkait kasus dugaan korupsi dan OTT pada akhir 2021.
Dalam orasinya desakan itu disampaikan langsung oleh koordinator lapangan Ismanto dan Rahmat Hidayat sekitar pukul 14.00 Wib, di depan gedung Kejagung RI.
“Kali ini kami meminta KPK agar segera memanggil dan memeriksa para kepala OPD Pemkab Batubara yang telah kami laporkan, termasuk laporan yang masuk ke Kejaksaan Agung. Agar terbongkar segera dugaan korupsi di Pemkab Batubara, dan peran central dari “Pangeran” di proyek APBD Batubara,” ungkap Rahmat Hidayat.
Rahmat menambahkan, sejauh ini mereka telah melaporkan dugaan korupsi 5 OPD ke KPK, Kejagung RI, dan Bareskrim Polri, dari 11 OPD yang mereka rencanakan.
“Sampai saat ini sudah 5 OPD yang kita laporkan ke penegak hukum, dari 11 OPD yang direncanakan. Selesai lebaran Idul Fitri ini, nanti akan kita lanjutkan memasukan laporan 6 OPD lagi. Maka dari itu kita berharap KPK secepatnya bergerak membuktikan kasus dugaan korupsi yang ada di Pemkab Batubara yang sudah menjadi rahasia umum dikendalikan oleh pangeran. Kita berharap Kejagung RI membantu KPK juga dalam mengungkap kasus dugaan korupsi yang dilaporkan,” tandasnya.
Selain itu Gerbrak juga mendesak agar KPK segera menjelaskan kabar OTT yang terjadi di Pemkab Batubara dengan nilai Rp 6 miliar pada akhir 2021.
“KPK harus segera menjelaskan kabar yang berkembang, apakah kabar OTT pada akhir 2021 itu benar telah melibatkan Bupati dan “Pangeran” Pemkab Batubara? atau ada pengusaha dan Kepala OPD yang juga ikut terkena OTT? kami sangat prihatin jika KPK tak mampu membuktikannya ke publik, baik itu kabar OTT Rp 6 miliar maupun laporan yang telah dimasukan ke Bidang Dumas KPK,” ujar Ismanto.
Selanjutnya Ketua DPC Ferari Kabupaten Batu Bara Helmi Syam Damanik, S.H., mengatakan, sangat mendukung Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera membentuk tim khusus dalam membongkar kasus dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Batu Bara.
“Periksa “Pangeran” (Inisial dugaan oknum) adalah pintu masuk untuk membongkar kasus dugaan korupsi di Kabupaten Batu Bara.
Ketua DPC Ferari Kabupaten Batu Bara sambungnya, “Juga sangat mengapresiasi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah merespon laporan kasus dugaan korupsi tersebut.” Pungkasnya.
Terpantau aksi Gerbrak di KPK dan Kejagung RI terlihat berjalan damai dengan pengawalan petugas kepolisian. Massa juga diterima perwalikan pegawai di KPK dan staf Penkum Kejagung RI. (*)
