Incarkasus.com 20 November 2026
DPRD Kabupaten Batu Bara soroti permasalahan penyaluran Bantuan Pupuk Bersubsidi melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sementara dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil reses pada 19 November 2026,. Aspirasi yang paling menonjol juga disampaikan Anggota DPRD, dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII.
Isi dalam Laporan Dapil VII dibacakan oleh, Alpon Sirait yang memuat dua desakan kepada Bupati Batu Bara. pertama dengan meminta pendataan ulang penerima PKH, sebab, masyarakat keluhkan adanya bantuan yang dianggap sangat tidak tepat sasaran.
Kedua, DPRD Kabupaten Batu Bara juga meminta, agar pihak Pemerintah dapat memastikan penjualan pupuk bersubsidi tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) mengingat hal tersebut, dianggap sangat perlu mendapat perhatian agar para petani bisa mendapat pupuk dengan harga yang cukup terjangkau.
Aspirasi yang disampaikan dihimpun dari hasil pertemuan dengan masyarakat di sejumlah Desa dan kelurahan di Kecamatan Air Putih, untuk wilayah yang dapat dikunjungi diantaranya, Desa Aras, Tanah Merah, Tanah Tinggi, Tanjung Muda, Sipare-Pare, Suka Ramai, Kelurahan Indrapura dan Kelurahan Indrasakti.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh, Ketua DPRD Batu Bara, Safi’i, dengan didampingi Wakil Ketua Rodial, bahkan turut juga hadir Sekda Rusian Heri, yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Daerah, Anggota DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forkopimda.
Selain permasalahan PKH dan Pupuk Bersubsidi, disampaikan juga Aspirasi Masyarakat dari hasil reses yang akan dijadikan pokok pembahasan dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 dan Rancangan APBD 2027. DPRD berharap berbagai keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah,” Tuturnya.
Sumantri





