Incarkasus.com 25 Januari 2025
Pemanggilan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batu Bara, Norma Deli Siregar, kembali menambah catatan kontroversial di lingkup pemerintahan daerah Batu Bara.
Surat bernomor 800.1.6.2/0406/2025 yang dikeluarkan pada Jumat, 24 Januari 2025, didasarkan pada laporan Inspektorat Batu Bara dengan nomor INSP.700/166/R tertanggal 30 Desember 2024.
Namun, momentum pemanggilan yang bertepatan dengan pelantikan pejabat eselon II B oleh Pj. Bupati Heri Wahyudi Marpaung memunculkan aroma kepentingan yang kian menyengat.
Menurut Direktur Lembaga Garuda Wicak Sakti Evi Shandra Sitorus pemanggilan ini tidak hanya menyisakan tanda tanya besar, tetapi juga memunculkan dugaan adanya persekongkolan di antara Sekda dan Inspektorat untuk menjaga kendali atas Dinas Pendidikan Batu Bara, katanya. Sabtu (25/01/2025).
“Waktu pemanggilan ini terlalu janggal untuk dianggap kebetulan. Sangat mungkin ada upaya untuk memastikan Dinas Pendidikan tetap berada di bawah kendali mereka.
Jika ini benar, maka ini bukan hanya persoalan etika, tetapi juga pelanggaran serius terhadap prinsip pemerintahan yang bersih,” tegas Evi.
Laporan Inspektorat yang dijadikan dasar pemanggilan, menurut Evi, patut dicurigai sebagai alat legitimasi untuk menggiring opini dan menghambat pelantikan pejabat yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan agenda tertentu.
“Jika audit itu murni demi pembenahan, mengapa tidak diselesaikan dengan terbuka sejak awal? Mengapa harus dipadukan dengan momen pelantikan? Ini seperti menyamarkan kepentingan tertentu dengan dalih prosedural,” sindir Evi.
Ia juga menduga kuat adanya kolaborasi antara Sekda dan Inspektorat Batu Bara dalam rangka menjaga kendali penuh atas Dinas Pendidikan Batu Bara.
“Ini bukan sekadar pemanggilan administratif. Saya melihat ada upaya sistematis untuk memastikan Disdik tetap tunduk di bawah pengaruh mereka, dengan cara-cara yang jelas melanggar semangat reformasi birokrasi,” ujarnya.
Menurut Evi, persekongkolan semacam ini berpotensi melumpuhkan independensi lembaga, khususnya Dinas Pendidikan, yang semestinya fokus pada pelayanan publik, bukan menjadi alat permainan politik.
Ironi di Tengah Pelantikan
Momentum pemanggilan yang bertepatan dengan pelantikan pejabat eselon II B memperkuat asumsi bahwa ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi strategis Dinas Pendidikan.
“Mengapa pemanggilan ini harus dilakukan di waktu yang sama? Bukankah ini sinyal kuat bahwa ada agenda yang sedang dijalankan. Jika memang tidak ada kepentingan, tunjukkan bukti dan transparansi,” desak Rudi.
Kami mendesak Sekda dan Inspektorat Batu Bara untuk membuka seluruh hasil audit dan dasar pemanggilan secara gamblang kepada publik.
“Jika kalian tidak punya agenda terselubung, tidak ada alasan untuk menyembunyikan apa pun. Namun jika ada sesuatu yang ditutupi, rakyat Batu Bara pasti akan tahu,” ujarnya.
Shandra menambahkan bahwa sikap pemerintah dalam kasus ini akan menjadi indikator nyata apakah mereka benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya melayani kepentingan segelintir pihak.
“Kami bosan dengan drama birokrasi seperti ini. Batu Bara butuh keadilan dan kepemimpinan yang bersih, bukan permainan politik yang merugikan,” pungkasnya.
Jika persekongkolan ini benar adanya, maka Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak hanya menciptakan krisis kepercayaan, tetapi juga merusak masa depan tata kelola pemerintahan daerah. Kini, rakyat menunggu langkah nyata, bukan sekadar retorika kosong.” tandasnya.
Rilis.
