Incarkasus.com. Batu Bara 17 November 2020.
Selama Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) Dan telah memberikan perhatian yang begitu besar kepada masyarakat kurang mampu (miskin). Melalui bantuan sosial yang lebih akrab disebut masyarakat Bansos disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) Pemerintah menginginkan adanya peningkatkan kesejahteraan bagi keluarga kurang mampu ataupun yang rentan dengan kemiskinan.
Sejauh ini, ada beberapa Bansos yang telah disalurkan Kemensos diantaranya. Program Sembako yang disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Program Keluarga Harapan (PKH) juga Bantuan Sosial Tunai (BST) sedangkan program bantuan tersebut di berikan kepada masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona (Covid-19).
Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sangat menginginkan ada pembeharuan Data Penerima Manfaat ( DPM) alasanya Menteri Sosial ” Juliari Batubara juga melihat, begitu banyak Daerah Kabupaten/Kota yang tidak melakukan Pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (PDTKS) Alasanya masih ada sekitar 400-an Kabupaten/Kota yang tidak melakukan pembeharuan Data Selama Lima Tahun.
Dampak dari tidak dilakukan Pembeharuan Data, akhirnya masyarakat penerima Bantuan Sosial (Bansos) sama sekali tidak mengalami perubahan dan hanya berkutat pada kelompok masyarakat miskin yang “itu-itu saja”.
Terkesan dipelihara masyarakat miskin yang itu-itu saja penerima bantuan. Jangan karena ada kuota,” Sementara itu arahan yang diberikan melalui video conference dalam kegiatan Pertemuan Pengendalian Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin, di Denpasar Bali, 16 November 2020.
Pemberian Bantuan harus memenuhi prinsip keadilan. Karena saat ini, masih banyak masyarakat di luar yang layak untuk menerima bansos, namun karena permasalahan tidak adanya pembeharuan pendataan, akhirnya masyarakat yang berharap mendapat giliran hanya menjadi penonton saja dan tidak menerima bansos. Haruskah masyarakat miskin ditempatkan dalam satu wadah, sehingga perima Bansos tetap yang itu-itu saja. ” Pungkasnya “
Perbaikan dan Pembeharuan Data harus dilakukan segera, karena Pemerintah akan melakukan terobosan ditahun 2021. Ada data sekitar 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang saat ini telah menerima Program Sembako akan diperiksa ulang. Dimintakan kepada para Dirjen, agar dapat dilihat ulang Data Penerima BPNT. Agar masyarakat yang sudah terlalu lama menerima Bansos, dari zaman raskin, rastra hingga saat ini masih terus menerima, bagaimana masyarakat miskin yang lain dan tidak pernah menerima. ” Imbuhnya lagi “
Kemensos juga akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar masing-masing Daerah-yang tidak melakukan pembaruan segera di Up Date Data kemiskinan mendapat pengurangan Dana yang berasal dari pusat. Tindakan ini tidak berbentuk ancaman, malah sebaliknya untuk memotovasi Daerah.
Tahun depan akan ada pemutakhiran DTKS. Agar stok masyarakat miskin dapat terbantu, dan tidak ada alasan itu-itu saja, penerima bantuan,” Pendataan Nasional mencakup 41 juta masyarakat miskin, mengalami kenaikan dari sebesar 29 juta masyarakat miskin.
Momentum berharga
Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Asep Sasa Purnama menambahkan. Rencana perbaikan data pada 2021 dianggap sebagai momentum berharga bagi masing-masing Daerah. “Manfaatkan hal tersebut agar dapat meng-Up Date Data. Kalau sudah tidak miskin, jangan bertahan untuk tetap mengaku miskin harusnya sudah bisa dieliminir,” katanya.
Saat ini, masyarakat miskin penerima manfaat mendapat sebesar Rp 200.000 untuk setiap bulannya. Tentunya bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin begitu sangat berharga walau dengan uang sebesar Rp.200.000. Alasanya uang tersebut dapat digunakan untuk beli beras untuk mencukupi pangan selama satu bulan, bilapun ada sisa dari uang bantuan yang telah dibelikan beras, bisa juga dibelikan telur untuk membantu pengurangan stunting. ” Paparnya sembari menahan kesedihan “.
“Mayang Sari”
